Isabel: Negara Untung, Tanah Naik Jadi Rp 350 Miliar, Tapi Saya Masih Dituntut Korupsi?

- Wartawan

Jumat, 3 Oktober 2025 - 07:53 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekspresi Isabel Tanihaha saat berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya usai membacakan pledoi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Mataram, Jumat (3/10/2025). (Foto: Istimewa)

Ekspresi Isabel Tanihaha saat berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya usai membacakan pledoi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Mataram, Jumat (3/10/2025). (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Logika penegakan hukum kembali diuji di ruang sidang Tipikor Mataram. Isabel Tanihaha, terdakwa kasus dugaan korupsi, melalui tim kuasa hukumnya melontarkan pledoi yang lebih mirip tamparan balik kepada jaksa.

Betapa tidak, tanah yang sejak 2013 sah menjadi aset PT Tripat dengan status Hak Guna Bangunan (SHGB), justru tetap diperlakukan jaksa seolah-olah barang milik daerah. “Kalau logika itu dipakai, berarti SK Bupati, Perda, dan persetujuan DPRD dianggap sampah? BPN juga ikut-ikutan menerbitkan sertifikat fiktif?” sindir Defika Yufiandra, kuasa hukum Isabel, di hadapan majelis hakim, Jumat (3/10/2025).

Lebih absurd lagi, tudingan kerugian negara dipaksakan hanya karena dalam kerja sama operasional (KSO) tidak ada klausul kontribusi tetap. Padahal, model business to business (B to B) justru memberi keleluasaan penuh bagi kedua pihak menyusun pola keuntungan. “Memaksa kontribusi tetap padahal tidak ada kewajiban hukumnya, bukankah itu justru bisa disebut pungli berseragam hukum?” ucap kuasa hukum dengan nada sarkastis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Isu penjaminan aset di Bank Sinarmas pun menjadi bahan sindiran. Jaksa menuding itu berpotensi merugikan negara. Faktanya, tanah tetap utuh, tidak pernah dilelang, bahkan nilainya melonjak fantastis dari Rp 22 miliar menjadi Rp100 miliar, hingga pernah ditaksir Rp350 miliar. “Kalau ini namanya rugi, berarti orang yang rumahnya naik harga tiga kali lipat juga harus ditangkap?” cibir tim pembela.

Tak berhenti di sana, metode perhitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) juga jadi bahan kritik. Alih-alih menggunakan BPK satu-satunya lembaga konstitusional yang berwenang jaksa malah memakai auditor yang tidak bersertifikat resmi. “Kenapa? Karena BPK pasti tidak bisa dipaksa menyatakan ada kerugian. Jadi lebih enak cari auditor versi pesanan,” sindir tim hukum.

Pada akhirnya, pledoi Isabel menguliti kelemahan dakwaan satu per satu, tanah bukan lagi aset daerah, kontribusi tetap hanyalah ilusi, kerugian negara tidak terbukti, dan metode audit penuh cacat prosedural.

“Yang rugi justru akal sehat publik, karena dipaksa menelan logika hukum yang jungkir balik,” pungkas pembela dengan nada getir.

Facebook Comments Box

Editor : reza

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru